Berkantor di kawasan Medan bagian Utara adalah janji kampanye saat mencalonkan diri sebagai Wali Kota Medan. Selain itu juga untuk menjawab sejumlah permasalahan klasik yang kerap dihadapi dan dikeluhkan masyarakat selama ini sehingga mereka benar-benar terlayani dengan baik.
Hal ini disampaikan Wali Kota Medan Bobby Nasution saat diwawancara oleh salah satu stasiun tv di depan Taman Sicanang, Kelurahan Belawan Sicanang, Kecamatan Medan Belawan, Jum’at (7/10) petang. Sebelum siaran langsung, orang nomor satu di Pemko Medan itu lebih dahulu berdialog dengan masyarakat sekitar.
“Ini adalah janji kampanye pada saat mencalonkan diri jadi Wali Kota. Kita berjanji, jika terpilih nanti akan berkantor di kawasan Medan bagian Utara. Kemungkinan nantinya, kita akan berkantor selama 3 bulan di Medan bagian Utara dan akan berkeliling di kelurahan-kelurahan lainnya,” kata Bobby Nasution.
Disinggung soal apa yang sebenarnya menjadi permasalahan di Medan bagian Utara sehingga membuatnya memutuskan berkantor di sana, menantu Presiden RI Joko Widodo ini menjelaskan, masalah utamanya adalah banjir. Kemudian, sambungnya, permasalahan ekonomi juga turut menjadi satu dari sekian persoalan yang ada di kawasan Medan bagian Utara tersebut
“Masalah yang paling klasik adalah banjir rob. Pemko Medan juga telah berkolaborasi dengan Pemeritah Pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen-PUPR) RI untuk menangani persoalan ini. Namun, kita mengetahui masih ada pro dan kontra dari masyarakat. Bukan menolak, hanya saja, mungkin masyarakat belum sepenuhnya memahami hal itu. Oleh karenanya, kita telah memassifkan komunikasi dan sosialisasi di masyarakat. Untuk itu juga lah kita hadir di sini,” jelasnya.
Kemudian, mengenai hal apa saja yang disampaikan masyarakat saat berkantor di Medan bagian Utara, Bobby Nasution mengungkapkan, masyarakat banyak menyampaikan persoalan terkait infrastruktur, ekonomi dan penyaluran bantuan.
“Kita paham, mungkin dalam penyaluran ada kendala. Jadi, semua kekurangan yang disampaikan, kita terima, koreksi dan evalusi. Kemudian, jika ada yang berkaitan dengan Pemerintah Pusat, pasti akan kita komunikasikan,” imbuhnya.
Dalam siaran langsung yang mengusung tema “Medan, Kota Medical Tourism” tersebut, ayah tiga orang anak ini mengaku menggagas program tersebut karena bentuk keprihatinannya. Sebab, banyak warga Kota Medan yang lebih memilih untuk mendapatkan layanan kesehatan di negara-negara tetangga yang jaraknya bisa ditempuh dengan cepat menggunakan moda transportasi udara.
“Bahkan, untuk sekadar check up saja, banyak dari warga kita yang lebih memilih untuk ke luar negeri. Padahal, fasilitas layanan kesehatan di Kota Medan juga tidak kalah mumpuni. Karena, rumah-rumah sakit yang ada di Kota Medan juga memiliki keunggulannya masing-masing untuk menangani setiap jenis penyakit yang diderita oleh pasien. Agar masyarakat mengetahui, kita juga sudah lakukan sosialisasi dan informasi,” paparnya.
Terakhir, mengenai bantuan subsidi transportasi, Bobby Nasution mengaku jika Pemko Medan menggunakan 5,6 % anggaran dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH) untuk menangani dampak penyesuaian kenaikan harga BBM beberapa waktu lalu.
“Kita mengetahui bahwa pengurangan subsidi BBM tentu berdampak pada masyarakat. Nah, Bapak Presiden juga sudah menginstruksikan kepada Pemda untuk mengalokasikan minimal 2 persen dari DAU dan DBH, baik berupa bantuan langsung maupun subsidi. Namun, Pemko Medan sendiri mengalokasikan 5,6 persen, itu dikarenakan jumlah penduduk kita yang besar,” pungkasnya.
Hal ini disampaikan Wali Kota Medan Bobby Nasution saat diwawancara oleh salah satu stasiun tv di depan Taman Sicanang, Kelurahan Belawan Sicanang, Kecamatan Medan Belawan, Jum’at (7/10) petang. Sebelum siaran langsung, orang nomor satu di Pemko Medan itu lebih dahulu berdialog dengan masyarakat sekitar.
“Ini adalah janji kampanye pada saat mencalonkan diri jadi Wali Kota. Kita berjanji, jika terpilih nanti akan berkantor di kawasan Medan bagian Utara. Kemungkinan nantinya, kita akan berkantor selama 3 bulan di Medan bagian Utara dan akan berkeliling di kelurahan-kelurahan lainnya,” kata Bobby Nasution.
Disinggung soal apa yang sebenarnya menjadi permasalahan di Medan bagian Utara sehingga membuatnya memutuskan berkantor di sana, menantu Presiden RI Joko Widodo ini menjelaskan, masalah utamanya adalah banjir. Kemudian, sambungnya, permasalahan ekonomi juga turut menjadi satu dari sekian persoalan yang ada di kawasan Medan bagian Utara tersebut
“Masalah yang paling klasik adalah banjir rob. Pemko Medan juga telah berkolaborasi dengan Pemeritah Pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen-PUPR) RI untuk menangani persoalan ini. Namun, kita mengetahui masih ada pro dan kontra dari masyarakat. Bukan menolak, hanya saja, mungkin masyarakat belum sepenuhnya memahami hal itu. Oleh karenanya, kita telah memassifkan komunikasi dan sosialisasi di masyarakat. Untuk itu juga lah kita hadir di sini,” jelasnya.
Kemudian, mengenai hal apa saja yang disampaikan masyarakat saat berkantor di Medan bagian Utara, Bobby Nasution mengungkapkan, masyarakat banyak menyampaikan persoalan terkait infrastruktur, ekonomi dan penyaluran bantuan.
“Kita paham, mungkin dalam penyaluran ada kendala. Jadi, semua kekurangan yang disampaikan, kita terima, koreksi dan evalusi. Kemudian, jika ada yang berkaitan dengan Pemerintah Pusat, pasti akan kita komunikasikan,” imbuhnya.
Dalam siaran langsung yang mengusung tema “Medan, Kota Medical Tourism” tersebut, ayah tiga orang anak ini mengaku menggagas program tersebut karena bentuk keprihatinannya. Sebab, banyak warga Kota Medan yang lebih memilih untuk mendapatkan layanan kesehatan di negara-negara tetangga yang jaraknya bisa ditempuh dengan cepat menggunakan moda transportasi udara.
“Bahkan, untuk sekadar check up saja, banyak dari warga kita yang lebih memilih untuk ke luar negeri. Padahal, fasilitas layanan kesehatan di Kota Medan juga tidak kalah mumpuni. Karena, rumah-rumah sakit yang ada di Kota Medan juga memiliki keunggulannya masing-masing untuk menangani setiap jenis penyakit yang diderita oleh pasien. Agar masyarakat mengetahui, kita juga sudah lakukan sosialisasi dan informasi,” paparnya.
Terakhir, mengenai bantuan subsidi transportasi, Bobby Nasution mengaku jika Pemko Medan menggunakan 5,6 % anggaran dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH) untuk menangani dampak penyesuaian kenaikan harga BBM beberapa waktu lalu.
“Kita mengetahui bahwa pengurangan subsidi BBM tentu berdampak pada masyarakat. Nah, Bapak Presiden juga sudah menginstruksikan kepada Pemda untuk mengalokasikan minimal 2 persen dari DAU dan DBH, baik berupa bantuan langsung maupun subsidi. Namun, Pemko Medan sendiri mengalokasikan 5,6 persen, itu dikarenakan jumlah penduduk kita yang besar,” pungkasnya.
(tsn nes)
0 التعليقات:
Posting Komentar