Medan | teamsergapnews.com || Mencopot pejabat dari jabatannya tidak selalu menjadi sebuah solusi dari sebuah persoalan. Apabila tidak dipertimbangkan dengan matang Justru berpotensi menimbulkan masalah baru.
Anggota Komisi I DPRD Medan, Mulia Syahputra Nasution, mengatakan, Wali Kota Medan, Bobby Nasution harus mempertimbangkan dengan matang dampak negatif yang akan timbul bila setiap persoalan yang terjadi di lapangan harus disikapi dengan pemberian sanksi tegas berupa pencopotan jabatan.
"Tidak semua persoalan harus diselesaikan dengan pencopotan jabatan seperti itu. Terkadang kita perlu mempelajari dulu, apakah pencopotan itu akan lebih banyak mendatangkan dampak positif atau justru dampak negatifnya," katanya, Sabtu (6/11).
Kalaupun harus melakukan pencopotan jabatan, Mulia meminta Wali Kota Medan untuk dapat memastikan terlebih dulu, bahwa pejabat baru pengganti pejabat yang dicopot adalah pejabat yang berkompeten di bidangnya. Dengan begitu, pencopotan pejabat yang lama akan berdampak baik dengan adanya perubahan yang diberikan pejabat yang baru.
"Kita tidak mau, pejabat yang baru justru tidak berkompeten dibidangnya dan terpaksa harus mempelajari masalah yang ada dulu. Akibatnya, pembenahan masalah justru memakan waktu. Padahal di sisi lain, wali kota ingin agar percepatan pembangunan termasuk penanganan banjir dapat diselesaikan secepat mungkin," ungkapnya.
Dilanjutkan Mulia, kebijakan ini tentu berbeda dengan kebijakan Wali Kota Medan yang mencopot oknum-oknum pejabat di lingkungan Pemko Medan yang terbukti melakukan pungli. Justru untuk pejabat yang dicopot karena melakukan pungli, Mulia mengaku mendukung Wali Kota Medan Bobby Nasution secara penuh.
"Pungli itu masalah mental, pejabat yang bermasalah secara mental memang wajib diberi sanksi tegas. Tapi ini bukan masalah pungli, apalagi masalah banjir ini memang tidak mudah penyelesaiannya," tutur dia.
Ke depannya, Mulia berharap agar Pemko Medan melalui Dinas PU Kota Medan juga dapat memberikan arahan yang jelas kepada setiap Kepala UPT nya yang ada di setiap wilayah. Dengan demikian, setiap Kepala UPT dapat bertanggungjawab atas berjalannya program-program Wali Kota Medan.
"Kami di DPRD Medan juga berharap, pencopotan jabatan Kepala UPT Dinas PU kemarin dapat 'membangunkan' para pejabat di lingkungan Pemko Medan yang tidak produktif dan tidak peka terhadap tugas-tugasnya," pungkasnya.
Seperti diketahui beberapa waktu lalu Bobby mencopot salah satu Kepala UPT Dinas PU Kota Medan bernama Abidin. Pencopotan dilakukan Bobby karena Abidin dianggap tidak mampu bekerja khususnya dalam bidang drainase. (nell)
0 التعليقات:
Posting Komentar