- JAKARTA - Wahana Lingkungan Hidup Indonesia ( Walhi) menyarankan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono agar tidak mengikuti jejak Edhy Prabowo.
Walhi lalu menantang Trenggono untuk membatalkan kebijakan ekspor benih lobster.
Pasalnya, kebijakan itulah asal mula Edhy Prabowo ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena dugaan suap izin ekspor benur dan penentuan jasa kargo.
"Kalau semangatnya akan lebih baik dari Edhy Prabowo, maka hal pertama yang harus dilakukan adalah membatalkan kebijakan ekspor bibit lobster," kata Kordinator Kampanye Walhi Edo Rakhman dalam siaran pers, Kamis (24/12/2020).
Tak cuma soal ekspor benur, Walhi juga mendesak menteri baru untuk mengintervensi Ranperda RZWP3K Provinsi Bali yang telah dikirimkan oleh Gubernur Bali ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk dievaluasi.
Sebagai informasi, proyek-proyek besar yang merusak lingkungan hidup masih diakomodir dalam Ranperda RZWP3K Bali, seperti Tambang Pasir Laut di pesisir Kuta seluas 938, 34 Ha dan Sawangan seluas 359,53 Ha, rencana perluasan Pelabuhan Benoa dengan cara reklamasi seluas 1.377,52 Ha, dan rencana pengembangan Bandara Ngurah Rai dengan cara reklamasi seluas 151,28 Ha.
Ditambah lagi ada laporan Anggota DPRD Bali, Nyoman Adnyana, yang menyebut salah satu tujuan tambang pasir laut adalah untuk perluasan Kawasan Strategis Nasional (KSN). Sementara untuk setiap reklamasi yang dilakukan oleh Bandara Ngurah Rai dan Pelabuhan Benoa, maka Pemprov Bali wajib mendapat minimal 10 persen lahan hasil reklamasi. "Atas hal tersebut, kecurigaan Walhi Bali bahwa proyek tambang pasir laut untuk reklamasi Pelabuhan Benoa dan Bandara Ngurah Rai terbukti benar," ucapnya.
Tak hanya itu, menteri baru juga harus mengakomodir penolakan-penolakan warga lain terhadap aktivitas tambang pasir. Persoalan ini maupin persoalan krusial kelautan lainnya harus ditindaklanjuti segera. “Kepentingan rakyat, keselamatan lingkungan menjadi hal utama, bukan tunduk pada kepentingan investasi dan bisnis skala besar,” tutup Edo.
Sebagai informasi, proyek-proyek besar yang merusak lingkungan hidup masih diakomodir dalam Ranperda RZWP3K Bali, seperti Tambang Pasir Laut di pesisir Kuta seluas 938, 34 Ha dan Sawangan seluas 359,53 Ha, rencana perluasan Pelabuhan Benoa dengan cara reklamasi seluas 1.377,52 Ha, dan rencana pengembangan Bandara Ngurah Rai dengan cara reklamasi seluas 151,28 Ha.
Ditambah lagi ada laporan Anggota DPRD Bali, Nyoman Adnyana, yang menyebut salah satu tujuan tambang pasir laut adalah untuk perluasan Kawasan Strategis Nasional (KSN). Sementara untuk setiap reklamasi yang dilakukan oleh Bandara Ngurah Rai dan Pelabuhan Benoa, maka Pemprov Bali wajib mendapat minimal 10 persen lahan hasil reklamasi. "Atas hal tersebut, kecurigaan Walhi Bali bahwa proyek tambang pasir laut untuk reklamasi Pelabuhan Benoa dan Bandara Ngurah Rai terbukti benar," ucapnya.
Tak hanya itu, menteri baru juga harus mengakomodir penolakan-penolakan warga lain terhadap aktivitas tambang pasir. Persoalan ini maupin persoalan krusial kelautan lainnya harus ditindaklanjuti segera. “Kepentingan rakyat, keselamatan lingkungan menjadi hal utama, bukan tunduk pada kepentingan investasi dan bisnis skala besar,” tutup Edo.
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Ingin Lebih Baik dari Edhy Prabowo, Menteri Trenggono Ditantang Cabut Izin Ekspor Benur", Klik untuk
Penulis : Fika Nurul Ulya
Editor : Erlangga Djumena